partikel.id – Apa itu 17+8 Tuntutan Rakyat? Istilah ini muncul setelah rakyat Indonesia melakukan aksi demonstrasi yang berlangsungn sejak Senin, 25 Agustus hingga 1 September 2025 di sejumlah kota.
Setelah aksi demonstrasi, munculah sebuah rangkuman aspirasi sebagai simbol perlawanan serta harapan rakyat terhadap pemerintah. Rangkuman aspirasi inilah yang kemudian dikenal dengan istilah 17+8 Tuntutan Rakyat.
Aspirasi 17+8 Tuntutan Rakyat ini memiliki dua tenggat waktu, yaitu 5 September 2025 untuk 17 tuntutan awal, serta 31 Agustus 2026 untuk 8 tuntutan tambahan.
Dengan ini, rakyat memberikan tugas kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, Ketua Umum Partai Politik, TNI, Polri, dan Kementerian Sektor Ekonomi. Tugas-tugas tersebut dituangkan dalam 17+8.
Poin-poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat
Berikut poin-poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat:
Tugas Presiden Prabowo
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Tugas Dewan Perwakilan Rakyat
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah.
Tugas Ketua Umum Partai Politik
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
Tugas Kepolisian Republik Indonesia
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimun dan outsourcing.
8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun
- Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran
- Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif
- Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil
- Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
- Reformasi kepemimpinaan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis
- Kembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen
- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan
17+8 Tuntutan Rakyat bukan sekadar daftar keinginan, melainkan cerminan keresahan sekaligus harapan masyarakat terhadap pemerintah.
Gerakan ini mengingatkan bahwa demokrasi tidak hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga keberanian rakyat untuk bersuara ketika keadilan dianggap terabaikan.
