Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Nezar Patria, menyoroti pentingnya penerapan etika dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI), terutama dalam kaitannya dengan hak cipta dan transparansi sumber informasi.
“Kalau dalam etika AI kan ada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jadi transparansi berarti dia harus berujuk pada sumber-sumber yang dipakai untuk pengelolaan atau pelatihan machine learning,” ujar Nezar.
Nezar menegaskan, meskipun labeling cukup efektif untuk mengidentifikasi apakah sebuah konten dibuat oleh AI, hal tersebut belum cukup. “Tapi tetap harus ada sumber aslinya dari mana. Data-data yang didapatkan dari mana itu harusnya sebenarnya ada. Setara prinsip ya. Karena untuk menghormati hak cipta,” tambahnya.
Ia menyampaikan bahwa saat ini pemerintah masih terus mendiskusikan pengaturan lebih lanjut terkait penggunaan data oleh AI, termasuk potensi pengaturan yang lebih spesifik terhadap pengembang maupun pengguna.
“Kita lagi melakukan diskusi-diskusi terkait dengan bagaimana hubungan penggunaan data-data yang dimiliki oleh satu badan, satu lembaga atau perorangan yang diolah oleh mesin artificial intelligence,” jelasnya.
Menurutnya, dinamika global menunjukkan bahwa banyak negara juga tengah mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan etis dan hukum dari penggunaan AI. “Dan saya kira bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia sedang konsen dengan soal ini,” tutupnya.
